Sekbernews.id – JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/2/2024).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut, Mahfud menyampaikan tiga poin utama pengunduran dirinya dan berdiskusi dari hati ke hati dengan Presiden Jokowi.
Pengunduran diri Mahfud terjadi di tengah kondisi politik yang memanas menjelang Pemilu 2024, menjadikan posisi Menko Polhukam sangat strategis dalam kabinet.
Adib Miftahul, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), menekankan bahwa jabatan ini krusial, terutama dalam menghadapi dinamika politik saat ini, dan memperkirakan pengganti Mahfud akan diisi oleh sosok baru yang memiliki kompetensi yang setara.
Spekulasi mengenai sosok pengganti Mahfud mulai bermunculan di tengah publik dan analis politik. Beberapa mengamini bahwa pemilihan Menko Polhukam yang baru akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat mengingat peran strategisnya dalam menjaga kestabilan keamanan negara.
Adib Miftahul memprediksi bahwa Presiden Jokowi mungkin akan memilih seseorang dengan latar belakang militer atau purnawirawan untuk posisi ini. Namun, ia juga menyatakan bahwa banyak masyarakat mungkin akan meragukan pilihan Jokowi, terutama karena keterafiliasian politik yang semakin kompleks saat ini.
Di sisi lain, Mada Sukmajati, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai bahwa sosok pengganti Mahfud kemungkinan besar adalah mereka yang memiliki kedekatan dan kepercayaan penuh dari Jokowi. Keputusan ini juga tergantung pada sejauh mana Jokowi ingin terlibat dalam Pilpres 2024.
Kondisi politik yang semakin dinamis dan gesekan di masyarakat menuntut kebutuhan akan sosok Menko Polhukam yang dapat diandalkan. Pilihan Jokowi untuk posisi ini dinilai akan menunjukkan kemampuannya sebagai negarawan dalam menjaga netralitas dan etika kenegarawanan di tengah persaingan politik.
Sementara untuk jangka pendek, Jokowi mungkin hanya akan menunjuk menteri ad interim dari kabinet yang ada, namun jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, kemungkinan akan ada penunjukan menteri tetap dan potensi reshuffle kabinet.
