Sekbernews.id – JAKARTA Wacana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai banyak pihak sebagai langkah yang sarat dengan kepentingan politis.
Kabar tersebut, yang menurut sumber-sumber dekat belum dibantah secara resmi oleh pihak terkait, mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo, yang baru saja dilantik sebagai presiden, disebut-sebut akan menambah jumlah kementerian dari sebelumnya 34 menjadi 40.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, tidak menampik kemungkinan penambahan tersebut. Menurutnya, penambahan kementerian adalah hal yang wajar mengingat Indonesia sebagai negara besar membutuhkan bantuan dari berbagai pihak.
“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (6/5/2024).
Di sisi lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming menyatakan bahwa pihaknya masih merumuskan komposisi dan jumlah kabinet yang akan datang dengan berbagai pihak.
Ia juga tidak membantah kemungkinan penambahan jumlah kementerian. Salah satu yang disebut-sebut adalah pembentukan kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis.
“Masih dibahas, masih digodok dulu. Tunggu saja ya. Kemarin sempat dibahas itu (kementerian khusus makan siang gratis),” ungkapnya.
Namun, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai bahwa penambahan kursi menteri oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sangat bernuansa politis. Ia menegaskan bahwa melalui penambahan tersebut, pemerintah mencoba menyiapkan ‘imbalan’ terhadap pihak-pihak yang akan mendukung jalannya pemerintahan mereka, termasuk kepada partai politik yang sebelumnya menjadi lawan bertarung pada Pilpres 2024.
Arifki juga mengatakan bahwa penambahan kementerian dapat dianggap sebagai upaya untuk mengakomodasi orang-orang kepercayaan Presiden Joko Widodo, dengan memberikan jatah kursi kepada mereka dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menekankan perlunya penjelasan yang jelas dari pihak Prabowo-Gibran kepada publik untuk menghindari dugaan adanya akomodasi politik atau pembagian kekuasaan semata.
Pendapat serupa disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, yang menyatakan bahwa kebutuhan akan penambahan kementerian harus bergantung pada visi-misi dari Presiden terpilih.
Namun, Asrinaldi menambahkan bahwa evaluasi komprehensif terlebih dahulu terhadap kementerian yang sudah ada seharusnya dilakukan oleh Prabowo-Gibran. Ia menyoroti kemungkinan tumpang tindih tugas dan kewenangan antarkementerian, yang dapat mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien.
Asrinaldi juga mengkhawatirkan bahwa penambahan jumlah kementerian secara otomatis akan meningkatkan anggaran dan beban keuangan negara. Menurutnya, dengan situasi anggaran yang sudah ada saat ini, penambahan kementerian hanya akan menambah pembiayaan di tingkat pusat maupun daerah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektivitas pemerintahan.
Dalam konteks ini, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan bahwa pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi efek samping yang tak terhindarkan dari rencana penambahan kementerian.
Ia juga menyatakan bahwa kementerian yang baru dibentuk tidak akan langsung dapat bekerja secara efektif karena memerlukan fase transisi yang cukup panjang.
Agung menyarankan agar penambahan kursi dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi yang seimbang antara partai politik dan pihak profesional dalam kabinet.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa penambahan kementerian tidak hanya dilakukan untuk akomodasi politik semata, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.