Sekbernews.id – JAKARTA Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam beberapa kesempatan pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Ari, keterlibatan kementerian atau lembaga dalam pembagian bansos ditentukan berdasarkan keterkaitan dengan program bansos yang disalurkan.
Dalam pembagian bansos yang terkait dengan cadangan pangan, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional menjadi lembaga yang langsung terlibat.
“Hal ini berkaitan dengan upaya mengecek keberadaan dan ketersediaan pangan di setiap daerah,” ujar Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, pada Senin (29/1/2024).
Ari juga menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak diikutsertakan dalam pembagian bansos karena alasan politik, khususnya terkait dengan statusnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Tidak ada korelasi dengan status kepartaian dalam pembagian bansos ini,” tegas Ari.
Awal tahun ini, pemerintahan Presiden Jokowi mempercepat penyaluran bansos dengan beragam program yang akan terus berlanjut dan dicairkan, termasuk bantuan beras, pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Beras, serta Bantuan Ganti Rugi Petani.
Dalam agenda terkini, Presiden Jokowi turut membagikan bansos langsung kepada masyarakat di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membagikan bantuan, tetapi juga untuk mengecek secara langsung harga-harga kebutuhan pokok dan pangan di pasar.
