Sekbernews.id – INDRAMAYU Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolok ukur kinerja dalam mengevaluasi sejauh mana peningkatan manajemen administrasi pemerintahan telah diterapkan oleh lembaga pemerintah.
Hal ini diarahkan untuk memastikan terciptanya sistem administrasi yang efektif, efisien, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menyediakan pelayanan publik yang bermutu.
Nilai yang tinggi dalam Indeks Reformasi Birokrasi menandakan efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dalam manajemen administrasi pemerintahan, pembebasan dari KKN, dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
Berdasarkan hasil rekapitulasi terkini, beberapa perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil meraih nilai tertinggi dalam Indeks Reformasi Birokrasi.
Di antaranya adalah Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Litbang (Bappeda-Litbang) dalam kategori kelompok perangkat daerah penunjang.
Sedangkan kelompok dinas terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Kesehatan. Sementara itu, kelompok kecamatan yang memperoleh nilai tinggi adalah Indramayu, Losarang, dan Bangodua.
Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina, menjelaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika kompleksitas global, yang menimbulkan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.
“Misi dari reformasi birokrasi ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas guna mempercepat pembangunan di tingkat nasional dan daerah,” ungkap Nina.
Nina menekankan bahwa tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah serta peningkatan pelayanan publik.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu dari misi besar Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang tercantum dalam Sapta Nata Mulia Jaya atau Tujuh Penataan Menuju Mulia dan Jaya.
Fokusnya terletak pada peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan yang optimal, perlindungan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pencegahan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
