Sekbernews.id – JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani memperinci alasan di balik anggaran dana program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai angka fantastis, yakni Rp479 triliun, pada tahun ini. Namun, dana yang diserap oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hanya sebesar Rp78 triliun.
Menurut Sri Mulyani, anggaran sebesar ratusan triliun tersebut sebenarnya telah dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk bantuan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Terkait dengan dana perlinsos yang dikelola oleh Kemensos, ia memastikan bahwa angka tersebut sudah tepat berada pada kisaran Rp78 triliun.
“Pada perlindungan sosial, termasuk di dalamnya bantuan sosial mencapai Rp479 triliun, dimana alokasi untuk Kemensos telah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial dalam anggaran DIPA Kemensos,” ujar Sri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/3/2024).
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk perlinsos tersebut telah disetujui melalui Undang-Undang APBN dan telah disampaikan kepada DPR, yang pada saat itu memberikan persetujuan terhadap undang-undang tersebut.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi terbesar dari anggaran mencapai lebih dari Rp300 triliun digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada warga berupa subsidi, seperti subsidi listrik, gas, dan BBM.
“Sekalipun itu termasuk dalam bantuan sosial, karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyinggung bahwa anggaran perlinsos untuk tahun 2024 mencapai Rp497 triliun, namun dana yang diterima oleh Kemensos hanya sekitar Rp78 triliun.
“Bagian lain dari dana bansos saya tidak urusi. Saya fokus pada hal ini saja, banyak keluhan dari sana-sini. Yang jelas, kami tidak memberikan bantuan sosial di luar DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial, red.) dan program yang telah ditetapkan. Dari mana kami bisa mendapatkan uang?” tegas Risma.
Risma juga menegaskan bahwa pihaknya harus bertindak cepat dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin yang membutuhkan, namun ia menegaskan bahwa semua tindakan yang diambil oleh Kemensos didasarkan pada DTKS.
