Sekbernews.id – JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan gambaran mengenai dampak dari program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (26/2/2024), Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji pagu indikatif sebagai acuan pagu anggaran untuk melaksanakan program tersebut.
Menurut Menteri Sri Mulyani, proses kajiannya akan berjalan selama tiga bulan ke depan, dengan fokus pada pagu indikatif dan program-program prioritas. Dia menekankan bahwa penentuan pagu indikatif akan bergantung pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait siapa yang akan menjadi pemerintahan yang sah.
“Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semuanya harus sudah masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian/Lembaga dan berbagai komitmen,” ungkapnya.
Sri Mulyani juga menyoroti perlunya kajian seksama terkait program yang diusung oleh Prabowo-Gibran, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025. Dalam konteks ini, pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga selama sebulan ke depan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program makan siang gratis akan direalisasikan secara bertahap. Airlangga juga menyebutkan rencana pembentukan kementerian baru untuk mengurusi program tersebut setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024.
“Pembentukan kementerian baru itu masih menunggu keputusan KPU,” ujar Airlangga.
Diperkirakan anggaran program makan siang gratis ini mencapai Rp400 triliun, dan Airlangga menegaskan bahwa realisasi program tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan keputusan KPU nantinya.
