Sekbernews.id – INDRAMAYU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar Pemerintah Daerah menyusun laporan berdasarkan yang seharusnya, bukan berdasar kebiasaan.
Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paul Henry Simatupang, dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 secara daring.
“Yang paling penting dari pertemuan kali ini adalah untuk 27 Pemerintah Daerah, kami akan melaksanakan Entry Meeting pemeriksaan interim,” ujar Henry.
Henry menuturkan sebenarnya sudah merupakan pekerjaan rutin, makna dari pemeriksaan interim itu poin pentingnya, yaitu BPK akan melakukan pemantauan atas hasil pemeriksaan sebelumnya. Kalau BPK sudah melakukan pemantauan hasil pemeriksaan sebelumnya, kaitannya ini adalah dengan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Tahapan ini, lanjut Henry, akan menentukan kualitas laporan keuangan yang akan diperiksa dalam proses penyusunan laporan. Sehingga dalam menyusunnya bukan berdasarkan kebiasaan, tapi berdasar seharusnya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga mengikuti kegiatan ini bersama dengan 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara luring dan daring.
Bupati Indramayu, Nina Agustina, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Rinto Waluyo, menyambut baik kegiatan pemeriksaan interim oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini. Pihaknya bersedia memberikan segala yang diperlukan untuk pemeriksaan ini.
“Kami bersedia dan tentunya akan memberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan interim yang akan datang,” pungkasnya.
*Ikuti berita terbaru Sekbernews di Google News.
