Sekbernews.id – JAKARTA Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi keras pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.
Pernyataan tersebut terkait dugaan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Moeldoko menuding ada motif politik di balik klaim Agus Rahardjo.
“Saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik,” ujar Moeldoko dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
Ia juga menyarankan agar masyarakat memandang isu ini dengan bijaksana dan cerdas, seraya mempertanyakan alasan Agus mengungkit kasus yang terjadi sejak tahun 2017.
Mantan Panglima TNI ini menegaskan sikap Presiden Jokowi yang konsekuen dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Penegasan ini sekaligus membantah adanya intervensi dari Presiden dalam kasus hukum tersebut.
Presiden Jokowi sendiri telah memberikan klarifikasi mengenai pernyataan Agus Rahardjo. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12), Jokowi menegaskan bahwa dirinya selalu menghormati proses hukum yang ada.
“Saya sampaikan saat itu Pak Novanto, ‘Pak Setya Novanto, ikuti proses hukum yang ada’, jelas berita itu, ada semuanya,” tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menunjukkan bukti proses hukum yang berjalan dengan adanya vonis berat selama 15 tahun terhadap Setya Novanto.
Jokowi juga menepis adanya pertemuan khusus dengan Agus Rahardjo, meminta agar hal tersebut dicek ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Pernyataan Agus Rahardjo yang menjadi pangkal perdebatan ini diungkap dalam wawancara di program Rosi di Kompas TV, Jumat (1/12).
Agus mengklaim bahwa ia dipanggil sendirian oleh Jokowi ke Istana, di mana Presiden, saat itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pratikno, memintanya untuk menghentikan kasus e-KTP yang menyeret Setya Novanto.
