Sekbernews.id – JAKARTA Pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah menjadi kontroversi yang memunculkan dugaan bahwa ini dapat menjadi alat politik menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Meskipun ada klaim ini, pihak istana membantah bahwa bansos memiliki kaitan dengan proses pemilu.
Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk membantu rakyat atau keluarga miskin.
Pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ari menegaskan bahwa program ini tidak ada hubungannya dengan proses pemilu, dan tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
“Bansos merupakan instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,” ujar Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (4/1/2024).
Dia juga menjelaskan bahwa program bansos bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat atau keluarga miskin agar dapat menghadapi tekanan kenaikan harga pangan akibat fenomena El Nino dan gangguan rantai pasokan yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan secara global.
Selain bansos, Ari menyatakan bahwa pemerintah juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi serta upaya pengurangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dari desa hingga perkotaan.
Menurutnya, langkah-langkah ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024.
Meskipun ada usulan untuk menunda penyaluran bansos selama masa pemilu, Ari menegaskan bahwa penyaluran bantuan akan tetap dilakukan dengan alasan bahwa kelompok masyarakat miskin sedang menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Terkait usulan penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita harus mempertimbangkan kondisi masyarakat atau keluarga miskin yang sedang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga bahan pokok,” ungkapnya.
Ari juga menekankan bahwa penyaluran bansos ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didasarkan pada data ‘by name by address’ yang tersedia.
Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam implementasi program untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
Namun, dugaan bahwa bansos digunakan sebagai alat politik semakin mencuat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kampanye politik di Kendal menyatakan bahwa pemberian bansos terkait dengan Jokowi.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mengungkapkan bahwa bansos telah menjadi komoditas politik.
Pernyataan Zulkifli Hasan yang menanyakan siapa yang memberikan bansos dan BLT serta dijawab oleh hadirin bahwa itu dari Jokowi, telah memperkuat persepsi bahwa bansos terkait dengan kepentingan politik.
Terkait hal ini, tim pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga Pemilu 2024 selesai. Mereka menyatakan bahwa para pejabat pemerintah rentan dicurigai memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik tertentu.
