Sekbernews.id – JAKARTA Persoalan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 terus memanas, seiring dengan munculnya wacana pengguliran hak angket sebagai langkah untuk menyelidiki lebih lanjut. Salah satu organisasi pemuda, yakni Pemuda Muhammadiyah, memberikan komentar terkait isu ini.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dzul Fikar Ahmad Tawalla, menganggap wacana hak angket sebagai upaya politis untuk mengaduk-aduk emosi publik.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Jumat (23/2/2024), Fikar menyatakan, “Ini kan sebenarnya isu politik. Sengaja dibuat-buat demi menciptakan keributan di ruang publik. Buah keengganan untuk menerima fakta.”
Menurut Fikar, pihak yang merasa tidak puas dengan proses dan hasil Pemilu seharusnya memanfaatkan jalur yang sudah disediakan oleh Undang-Undang.
“Para kontestan seharusnya bisa membawa dugaan kecurangan itu ke Bawaslu, DKPP, atau Gakkumdu. Undang-Undang kita mendorong mereka untuk membawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan karena kecewa dengan hasil akhir Pemilu, lantas menegasikan semua proses yang dijalankan oleh penyelenggara,” tegasnya.
Fikar juga mengajak semua pihak untuk menerima hasil Pemilu 2024 dengan bijak. Ia berharap agar semua elemen bersikap rasional dan tidak terpengaruh emosional.
“Ada baiknya semua pihak, utamanya para elite politik, selalu bersikap wajar dan waras. Harus kedepankan rasionalitas dan terbuka,” ujarnya.
Selain itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah menghimbau agar fokus ditempatkan pada kerja-kerja strategis dan subtansial. Menurutnya, para elite politik seharusnya tidak terlalu sibuk menciptakan keriuhan di ruang publik.
“Ketimbang sibuk menciptakan keriuhan, lebih baik para elite ini berfokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan subtansial. Utamanya mengawal sisa waktu transisi kepemimpinan nasional,” pungkas Fikar.
