Sekbernews.id – JAKARTA Pada tahun anggaran 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran Rp125,22 triliun. Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, dari alokasi itu baru dipergunakan untuk tender sebesar Rp38,18 triliun.
Hal itu disampaikan Zaenal Fatah dalam agenda Rapat Kerja antara Kementerian PUPR dengan Komite II DPD RI, pada Selasa (31/1).
Zaenal menuturkan sesuai arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pihaknya meminimalisir pembangunan infrastruktur baru dan fokus pada kegiatan yang sedang berjalan.
“Fokus pada OPOR atau optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitas,” kata Zainal Fatah.
Menurut Zainal, tahun ini kegiatan di Bidang Sumber Daya Air diantaranya pembangunan 12 bendungan yang dalam proses, 4 bendungan baru, dan pembangunan 6.900 hektar daerah irigasi.
Sementara itu, tambah Zainal, permukiman akan dilaksanakan diantaranya pembangunan dan peningkatan 2.206 liter/detik SPAM, sistem pengelolaan air limbah untk 16.600 keluarga, sistem pengelolaan persampahan untuk 26.500 keluarga, serta penanganan 307 hektar kawasan kumuh, dan lain-lain.
Kemudian di bidang perumahan telah diprogramkan pembangunan 5.379 unit rusun, pembangunan 3.362 unit rusus, bantuan 145.000 unit rumah swadaya melalui skema BSPS termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), dan pembangunan 27.825 unit PSU.
“Tahun ini juga kami mengintensifkan pelaksanaan program padat karya dengan target keseluruhan penerima manfaat sebesar 785 ribu pekerja,” pungkas Zainal.
*Ikuti berita terbaru Sekbernews di Google News.
