Sekbernews.id – JAKARTA Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok di pasar menjadi sorotan masyarakat Indonesia.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengungkapkan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh intensifnya program bantuan sosial (bansos) pangan oleh pemerintahan Jokowi, terutama di tahun politik.
Eliza menjelaskan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog kini hanya sekitar 1,2 juta ton, jumlah yang tidak memadai untuk mengintervensi kenaikan harga di pasar.
Kondisi ini diperparah oleh penggunaan beras sebagai alat kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum legislatif (Pileg) di berbagai wilayah Indonesia, yang meningkatkan permintaan beras.
Menurut Eliza, pemerintah melalui Bulog harus fokus pada penguatan CBP, termasuk membatasi penyaluran bansos berupa beras, untuk menstabilkan pasokan dan harga.
“Jangan sampai keputusan untuk menstabilkan harga dengan mengimpor beras di awal tahun menjelang panen raya menjadi kesalahan besar,” tegas Eliza.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan, mencatat kenaikan harga beras yang memecahkan rekor di era pemerintahan Jokowi.
Menurutnya dengan harga beras medium mencapai Rp 13.500 per kilogram dan beras premium Rp 18.500 per kilogram, menjadikan kelangkaan pasokan beras di pasar tradisional turut menyebabkan harga melonjak.
Reynaldi mengkritik ketidakakuratan data pemerintah mengenai pasokan beras untuk bansos pangan dan konsumsi masyarakat, yang diperburuk oleh ketidaksiapan menghadapi dampak El Nino.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa kelangkaan beras jenis premium di retail modern tidak terkait dengan penyaluran bansos pangan. Menurut Arief, kelangkaan tersebut disebabkan oleh dampak El Nino yang mengganggu produksi padi domestik.
Pemerintah telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara bansos pangan berupa beras kemasan 10 kilogram dari tanggal 8 hingga 14 Februari 2024, sebagai bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024.
Keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi untuk menghindari politisasi bantuan pangan.
