sekbernews.id – JAKARTA BP2MI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Komisi IX DPR RI Penyesuaian RKA KL 2023 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR, di Solitaire Gading Serpong, Jakarta. Rabu 21 September 2022.
Komisi IX DPR juga sepakat bahwa penanganan masalah penempatan PMI ilegal, penting mendapat keberpihakan anggaran. Terutama di daerah-daerah yang rawan penempatan PMI ilegal. Perlu dilakukan penguatan.
Kepala BP2MI, Benny Ramdhani mengatakan mengurai masalah sindikat penempatan PMI ilegal harus dilakukan secara intensif dan konsisten. Dan BP2MI mengajak edukasi terus-menerus perlu dilakukan.
BACA JUGA : Pemkab Bogor Gelar Rakor Guna Kendalikan Inflasi Daerah Terhadap Masyarakat
Saya juga menjelaskan bahwa BP2MI masif melakukan sosialisasi dengan menggandeng DPR, Ormas, Kementerian/Lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat, katanya.
Dalam melakukan pendalaman Komisi IX menyampaikan berbagai hal penting, masukan dan saran. Yang tentu ini sangat penting untuk kepentingan Pekerja Migran Indonesia, tukasnya.
