Sekbernews.id – JAKARTA Tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memutuskan untuk mencabut laporan yang sebelumnya diajukan terhadap Rocky Gerung.
Laporan itu terkait dengan kritik yang dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan kata ‘bajingan’ dan ‘tolol’.
Namun, keputusan ini tidak menghentikan langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus mengusut kasus tersebut.
Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menegaskan pada Kamis (30/11/2023) bahwa penyidikan akan tetap berlanjut.
“Penyidikan tetap jalan. Alasan penyidik, karena ini bukan delik aduan,” ujarnya kepada wartawan.
Ramadhan menambahkan bahwa ada total 26 laporan yang terkait dengan kasus tersebut, dengan beberapa di antaranya telah dicabut.
Sebelumnya, pada Rabu (29/11/2023), tim hukum PDIP melalui Johannes Lumban Tobing dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP, menyatakan niat mereka untuk mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri.
Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong (hoax) yang menyebabkan keonaran di masyarakat.
“Suratnya sudah saya teken, tinggal menyerahkan ke penyidik. Ya semuanya akan dikait-kaitkan, ini kan lagi tahun politik. ‘Oh dicabut’, ‘oh karena sudah pecah kongsi’, nah itu haknya orang mau bicaralah,” ungkap Johannes.
Dalam perkembangannya, Johannes mengakui bahwa pihaknya kini sepakat dengan pernyataan Rocky Gerung tentang ‘bajingan’ dan ‘tolol’.
“Kurang lebih saya setujulah yang disampaikan Rocky Gerung, itu poinnya,” tambahnya.
Johannes juga memberikan pandangannya mengenai perubahan sikap Presiden Jokowi, yang menurutnya kini lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada rakyat.
“Saya lihat Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah. Berubah karena lama-lama saya lihat tidak seperti yang saya kenal. Jokowi yang dulu, yang betul-betul kita perjuangkan mulai dari DKI, yang kita bawa dari DKI sampai dua periode jadi presiden,” paparnya.
