Sekbernews.id – JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa partainya dan koalisi yang tergabung akan menolak usulan hak angket DPR yang diinisiasi oleh calon presiden terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (21/2/2024).
Menanggapi usulan hak angket yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Airlangga menyatakan, “Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak.”
Penolakan ini semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Airlangga juga menyoroti perubahan dinamika politik dengan masuknya AHY ke dalam kabinet, yang dianggapnya memperkuat koalisi partai yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.
Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang menjadi bagian parlemen, yakni Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), juga diyakini akan mendukung penolakan hak angket tersebut.
Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu tahun ini. Dengan menggunakan hak angket, DPR diharapkan dapat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki pelaksanaan Pemilu yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ganjar juga mendorong kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, untuk ikut menggunakan hak angket tersebut. Dengan keterlibatan beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR, seperti PDI Perjuangan, PPP, NasDem, PKS, dan PKB, Ganjar berharap hak angket dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
