Sekbernews.id – JAKARTA Presiden terpilih Prabowo Subianto mengoreksi istilah “makan siang gratis”, yang merupakan salah satu program unggulan dirinya bersama wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Prabowo menyatakan istilah yang lebih tepat adalah “makan bergizi gratis” untuk anak-anak.
“Kami ingin sedikit koreksi ya. Setelah dipelajari, istilah yang tepat adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya,” kata Prabowo dalam wawancara dengan YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).
Prabowo menjelaskan alasan perubahan istilah ini. Ia menyoroti bahwa banyak anak sekolah dasar yang masuk sejak pagi dan pulang siang hari. “Kalau mereka menunggu makan siang, itu terlalu lama. Jadi harus ada makan pagi,” jelasnya.
Menurut Prabowo, memberikan makan siang saja terlambat karena anak-anak sudah pulang sekolah pada waktu tersebut. Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi secara gratis. “Intinya adalah memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Indonesia,” tegas Menteri Pertahanan RI ini.
Prabowo juga menyoroti pentingnya program ini untuk masa depan bangsa. Ia menyebut banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, dengan perkiraan hampir 25 persen dari anak-anak di Indonesia. “Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa ada 76 negara yang sudah menerapkan program makan gratis untuk anak-anak. Ada pula lima hingga enam negara yang sedang mempersiapkan program serupa. Jika Indonesia melaksanakan program ini pada Oktober mendatang, negara ini akan menjadi negara ketujuh di luar 76 negara tersebut. “Ini sangat penting. Dengan memberi makan untuk anak-anak, mereka akan lebih sehat dan kemampuan belajar mereka akan meningkat,” katanya dengan yakin.
Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo dan Gibran. Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa biaya program ini mencapai Rp 450 triliun per tahun. Ia memastikan bahwa dana untuk program ini tidak akan mengambil dari anggaran program bantuan sosial (bansos).
“Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada. Ini bukan dari anggaran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini,” tegas Hashim.