Sekbernews.id – JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara terbuka mengungkap isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode. Hasto mengakui bahwa isu tiga periode memang ada, dan PDIP menolak gagasan tersebut.
Menurutnya, permintaan tiga periode tersebut datang langsung dari sejumlah petinggi partai.
“Ketika saya sedang berziarah di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita bahwa salah satu menteri mengatakan berdasarkan big data, banyak yang mendukung perpanjangan jabatan hingga tiga periode,” kata Hasto setelah menghadiri deklarasi Yenny Wahid yang mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jum’at (27/10/2023).
Hasto juga menjelaskan bahwa sebelum isu tiga periode ini muncul, ia telah bertemu dengan seorang menteri terkait. Ia juga mendengar sejumlah ketua umum partai-partai yang menyebut isu ini sebagai permintaan langsung dari Jokowi, dengan sebutan “Pak Lurah.”
“Sebelumnya, saya telah bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakannya adalah permintaan ‘Pak Lurah.’ Kami mendengarnya,” ungkap Hasto.
Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP dengan tegas menolak permintaan ini karena partai ini taat pada konstitusi. Dia menambahkan bahwa PDIP tidak ingin melihat adanya perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
“PDIP lahir dengan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi. Oleh karena itu, PDIP bersama rakyat Indonesia memilih untuk selalu mengikuti konstitusi. Ini adalah sikap yang ditegakkan oleh PDIP,” ujar Hasto.
