Sekbernews.id – Jakarta Soal Ibu Kota Negara (IKN), Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunannya lancar dan baik. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan berbagai strategi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah. Ia mengatakan bahwa sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, tepat administrasi, dan tepat kuantitas.
“Pembangunan IKN harus menjaga mutu pekerjaan dengan mengikuti metode dan prosedur kerja sehingga meminimalisir kegagalan konstruksi. Kemudian menjaga disiplin terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan dengan ritme kerja cepat, dan dikerjakan dengan langgam rock and roll,” kata Zainal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/2).
Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah membuat strateiu manajemen risiko dan melakukannya dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) lewat 9 Strategi Pencegahan Penyimpangan PBJ sesuai dengan arahan dari Menteri Basuki.
Zainal mengatakan sembilan strategi itu dantaranya Reorganisasi Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa (PBJ), kemudian Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan), serta Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (system delivery) oleh Kementerian PUPR dan BPKP.
Kementerian PUPR juga membuat Unit Kepatuhan Intern (Second Line of Defense) di unit organisasi dan balai sebagai Impelemntasi Manajmene Risiko. Serta membentuk Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kompetensi dan Independensi Auditor Inspektorat Jenderal.
Ada juga Continous Monitoring atas Perangkat Pencegahan Penyimpangan (Fraud) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan IT Based (PUPR 4.0).
“Untuk penerapan manajemen risiko, Kementerian PUPR sudah punya SE Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR,” jelas Zainal.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN pada Tahap Awal 2022-2024 yang terdiri dari kurang lebih 50 proyek konstruksi dengan total biaya USD 4,5 Miliar (Rp62 triliun) yang bersumber dari APBN.
Konstruksi tahap pertama yang dimulai Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada 2024 meliputi Penyiapan Lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I, Pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 3B dan 5A, Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat.
Kemudian ada Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 dan 4, Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku, Pembangunan Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir dan Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi.
*Ikuti berita terbaru Sekbernews di Google News.
