Sekbernews.id – JAKARTA Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan kabinetnya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan dengan akurat. Hal ini disampaikan dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Selasa (9/1/2024).
“Mengenai bantuan sosial, perlu saya tekankan agar tetap berlanjut dan dipantau demi memastikan tepat sasaran,” ungkap Jokowi.
Bansos memiliki peran krusial dalam menolong masyarakat yang kurang mampu, terutama di tengah ketidakpastian global dan dampak perubahan iklim yang dapat langsung memengaruhi kondisi keuangan mereka.
“Penting untuk memastikan bansos pangan, bantuan PKH, BLT, serta semua jenis bantuan lainnya disalurkan secara tepat,” tambahnya.
Pemerintah telah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dengan total pendapatan mencapai Rp2802,3 triliun. Angka ini melibatkan pendapatan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492,0 triliun, dan hibah sebesar Rp0,4 triliun.
Adapun belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Meskipun terdapat keseimbangan primer negatif sebesar Rp25,5 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.
Kementerian dan lembaga akan menerima alokasi sebesar Rp1.090,8 triliun di tahun mendatang. Dana ini akan digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, percepatan transformasi ekonomi, peningkatan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat/TNI/Polri sebesar 8%, serta pembangunan infrastruktur dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.
Belanja untuk sektor non Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp1.376,7 triliun. Dana ini akan difokuskan pada kenaikan manfaat pensiun sebesar 12%, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta untuk mendukung petani, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta dunia usaha pada umumnya.
Diharapkan, melalui pengelolaan fiskal yang efektif dan sehat, APBN 2024 mampu merespons dinamika perekonomian, serta mendukung agenda pembangunan yang tengah dijalankan.
Dalam konteks tersebut, telah disepakati sasaran dan indikator pembangunan, termasuk tingkat kemiskinan antara 6,5%-7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%, tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%, rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) 105-108, dan nilai tukar nelayan 107-110.