Sekbernews.id – JAKARTA Setelah hampir satu dekade berperan sebagai partai oposisi, Partai Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Langkah ini diawali dengan pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (21/2/2024).
Keputusan Presiden Jokowi ini dianggap sebagai langkah signifikan yang menunjukkan dinamika baru dalam politik Indonesia. AHY, yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, kini menduduki posisi strategis dalam kabinet, menciptakan efek kejutan di tengah-tengah panggung politik.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayinto, menilai penunjukan AHY sebagai menteri mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi tampaknya tidak lagi terikat dengan PDI Perjuangan (PDI-P) dan Megawati Soekarnoputri. Hubungan yang semakin memburuk antara Jokowi dan PDI-P diyakini sebagai pendorong utama keputusan ini.
“Penunjukan AHY sebagai menteri mengindikasikan bahwa Jokowi tak perlu lagi berkomunikasi dengan PDI-P sebagai partainya. Ini efek hubungan Jokowi dan PDI-P yang kian memburuk,” ujar Adi Prayinto.
Sejarah ketidakakuran antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga menjadi latar belakang keputusan Jokowi. Pasca-penunjukan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, Jokowi dan Megawati tidak pernah lagi muncul bersama di publik.
Pelantikan AHY dianggap sebagai langkah politik rekonsiliasi, menandakan bahwa Demokrat, setelah 9 tahun berada di luar pemerintahan, akhirnya mendapatkan kursi di kabinet. Adi Prayinto menyebutnya sebagai upaya Jokowi untuk menunjukkan bahwa tidak ada persoalan dengan AHY, Demokrat, dan SBY selama ini, berbeda dengan hubungannya dengan PDI-P.
“Pelantikan AHY sebagai menteri juga dapat dipandang sebagai penghargaan dari Jokowi karena Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Apapun judulnya, paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi,” tambah Adi.
Seorang pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai bahwa Jokowi membutuhkan dukungan politik sebagai bentuk “back up” karena hubungannya yang renggang dengan PDI-P. Dengan masuknya Demokrat ke dalam pemerintahan, diharapkan akan tercipta stabilitas politik dan sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Masuknya Demokrat ke pemerintah itu sebagai back up politik bagi Jokowi, karena saat ini PDIP tak lagi dukung Jokowi, walaupun masih ada di kabinet,” ungkap Ujang Komarudin.
