Phnom Penh – Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menegaskan bahwa negaranya tidak sedang mencari sekutu politik untuk “pindah ke lain hati” atau membentuk blok tertentu di tengah ketegangan perbatasan dengan Thailand. Sebaliknya, Kamboja menyerukan dukungan komunitas internasional untuk berdiri di atas prinsip kebenaran dan hukum internasional demi tercapainya keadilan yang absolut.
Dalam pernyataan terbarunya, PM Hun Manet menekankan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah penyelesaian damai yang berlandaskan pada fakta hukum, bukan melalui tekanan politik atau mobilisasi kekuatan militer. Ia menegaskan bahwa Kamboja tetap memegang teguh komitmen kerja sama bilateral sebagai jalur paling efisien untuk mengakhiri perselisihan.
Hun Manet berpendapat bahwa negosiasi langsung antara dua negara tetangga jauh lebih efektif dibandingkan menyeret masalah ke pengadilan internasional. Menurutnya, proses di lembaga internasional sering kali memakan waktu bertahun-tahun dan berisiko menciptakan konfrontasi yang tidak perlu.
”Tujuan kami jelas: perdamaian yang berkelanjutan melalui kerangka hukum yang sudah ada,” ujar sang Perdana Menteri, merujuk pada pernyataan bersama yang ditandatangani pada 27 Desember 2025.
Dalam implementasi kesepakatan 16 poin dengan Thailand, Kamboja menyoroti pentingnya menjaga status quo militer di mana kedua belah pihak wajib mempertahankan posisi pasukan saat ini tanpa ada pergerakan tambahan atau patroli ke arah posisi lawan. Selain itu, ditekankan pula bahwa demarkasi harus dilakukan tanpa prasangka, dalam artian pengaturan perbatasan sementara tidak akan memengaruhi hasil akhir kedaulatan wilayah. Fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan warga sipil dan percepatan pembersihan ranjau di area terdampak.
Langkah diplomatik Kamboja ini juga sejalan dengan koordinasi bersama Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Komite Hak Asasi Manusia Kamboja (CHRC) baru-baru ini menyuarakan keprihatinan atas laporan aktivitas militer Thailand yang berdampak pada rusaknya rumah-rumah warga dan terhambatnya akses masyarakat lokal.
Dengan meminta dunia untuk mendukung keadilan ketimbang memihak salah satu sisi, Kamboja berupaya membangun citra sebagai negara yang taat hukum sekaligus melindungi kedaulatannya tanpa harus memicu eskalasi konflik di kawasan Asia Tenggara.
