Sekbernews.id – JAKARTA Pusat Data Nasional (PDN) dilanda serangan siber ransomware yang menyebabkan gangguan serius sejak Kamis (20/6/2024) kemarin.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa peretas menuntut tebusan sebesar Rp 131 miliar. Dampak dari serangan ini meluas ke berbagai instansi pemerintah, termasuk sistem keimigrasian.
Direktorat Jenderal Imigrasi menginformasikan bahwa serangan tersebut menyebabkan gangguan pada layanan keimigrasian.
“Saat ini terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada seluruh layanan keimigrasian,” demikian keterangan Ditjen Imigrasi melalui akun Instagram resmi mereka.
Upaya Pemerintah Mengatasi Gangguan
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, menyebutkan adanya masalah teknis yang memicu gangguan di PDN. “Kemungkinan ada permasalahan teknis yang kita ketahui jangan sampai terjadi di kemudian hari,” ujarnya. “Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan ini sebenarnya perlu back up. Mungkin backup-nya juga jadi permasalahan.”
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait gangguan ini dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kami sedang mengumpulkan informasi dan mendalaminya, bekerja sama dengan BSSN apakah ini masalah teknis atau ada hal lain,” ungkap Sigit di The Tribrata, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6/2024).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan bahwa serangan ini mempengaruhi 210 instansi pemerintah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Semuel Abrijani Pangerapan, mengungkapkan bahwa instansi yang terkena dampak termasuk pemerintah daerah.
“Ada 210 instansi yang terdampak, baik di pusat maupun daerah. Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan memulihkan layanannya. LKPP, Kemenko Marves, dan Pemerintah Kota Kediri juga sudah aktif kembali, sedangkan yang lainnya masih dalam proses migrasi data,” jelas Semuel.
Pemerintah terus berusaha memulihkan layanan yang terkena dampak, meskipun waktu pemulihan total belum bisa dipastikan. Semuel berjanji bahwa penanganan dilakukan secepatnya.
“Proses pemulihan bisa dipercepat jika ada koordinasi yang baik antara tenant dan penyedia layanan cloud,” tambahnya.
Kominfo bersama BSSN, Cyber Crime Polri, Telkom, dan instansi terkait lainnya sedang menyelidiki penyebab serangan ransomware ini.
“Investigasi atau digital forensik masih berproses, jadi harap bersabar. Karena ini varian baru, kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam maupun luar negeri,” pungkas Semuel.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar atau sekitar Rp 131 miliar. “Menurut tim, uang tebusan yang diminta sebesar 8 juta dolar,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 24 Juni 2024.
Dia tidak banyak berkomentar mengenai uang tebusan ini dan segera meninggalkan wartawan untuk menghadiri sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo.
“Ini serangan virus LockBit 3.0,” jelasnya.
