Sekbernews.id – BALI Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak memberikan komentar terkait pernyataan PDIP yang merasa kecewa setelah Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya mengenai hal tersebut di Bali pada Selasa (31/ 10/2023), Jokowi hanya tersenyum.
“Saya tidak ingin memberikan komentar,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah menyatakan bahwa PDIP memberikan perlakuan istimewa kepada Jokowi dan keluarganya. Namun, partai tersebut merasa ditinggalkan.
“Kami telah memberikan penghargaan yang besar kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Namun, kami merasa ditinggalkan karena ada permintaan lain yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip moral dan konstitusi,” kata Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa awalnya mereka hanya bisa berdoa agar situasi tersebut tidak terjadi. Namun, kenyataannya para anggota partai merasa benar-benar ditinggalkan.
Hasto juga mengungkit tentang kerja keras para simpatisan, anggota, dan kader partai dalam lima pemilihan kepala daerah (pilkada) dan dua pemilihan presiden terakhir. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk cinta kepada Jokowi.
“Namun, apa yang diungkapkan oleh Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, dan lainnya, bersama dengan para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi, dan anggota masyarakat sipil, akhirnya kami berani untuk mengungkapkan perasaan kami,” kata Hasto.
Terlebih lagi, keputusan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk menjadi calon wakil presiden di kubu lawan dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar konstitusi, yang disebut sebagai “pembangkangan politik” atau “political disobedience.”
Menurut Hasto, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Di sini, moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan sangat dihargai. Apa yang terjadi sepanjang proses pencalonan Gibran sebenarnya adalah bentuk ‘pembangkangan politik’ terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.
“Semua hal ini semakin diperumit oleh berbagai permasalahan hukum di Mahkamah Konstitusi. Saya telah menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa sangat tertekan. Beberapa mengatakan bahwa masa jabatan saya hanya sehari-hari, sementara yang lain mengatakan bahwa tekanan politik sangat kuat,” tambah Hasto.
