Sekbernews.id – JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah, yang belakangan ini semakin sering dilakukan, merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diadakan di kantor Kementerian Keuangan, pada Selasa (30/1/2024).
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN merupakan undang-undang yang dibahas dan disepakati oleh seluruh partai politik yang memiliki kursi di Senayan. Pada tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk berbagai program bantuan sosial.
Program-program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 9,9 juta kelompok penerima manfaat dan kartu sembako yang diberikan kepada 18,7 juta penerima.
Selain itu, pada tahun 2023, pemerintah juga memperkenalkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai respons terhadap dampak musim kering berkepanjangan yang terjadi. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitan yang timbul akibat perubahan musim tanam karena kondisi cuaca ekstrem.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam APBN 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan pangan. Total anggaran yang dianggarkan untuk berbagai jenis bansos mencapai Rp 476 triliun.
Untuk tahun 2024, pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos sebesar Rp 496 triliun dalam APBN, menunjukkan peningkatan sekitar Rp 20 triliun dari tahun sebelumnya. Anggaran ini telah disetujui oleh DPR dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan adanya tambahan atau modifikasi program.
Di tengah persiapan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan program bansos baru berupa BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan anggaran Rp 11,2 triliun.
Program ini ditujukan untuk 18,8 juta orang dengan nilai bantuan sebesar Rp 600 ribu per penerima, yang akan dibagikan pada bulan Februari, bertepatan dengan bulan pencoblosan Pemilu.
