JAM Pidsus Geledah 10 Lokasi Kasus Korupsi CPO

sekbernews.id – JAKARTA  Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) melakukan penggeledahan di 10 (sepuluh) lokasi yang terkait dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, pada Selasa 05 April 2022 dan Kamis 07 April 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana menyampaikan dalam siaran pers Nomor : PR –670/170/K.3/Kph.3/04/2022, adapun 10 (sepuluh) lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu

Pada Selasa 05 April 2022

1. Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta di 2 tempat
2. Rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI
3. Kantor PT. Mikie Oleo Nabati Industri di Bekasi

Pada Kamis 07 April 2022

1. Kantor Permata Hijau Group di Medan
2. Kantor Wilmar di Medan
3. Kantor Musim Mas di Medan
4. Kantor PT. Incasi Raya di Padang
5. Kantor Synergy Oil Nusantara di Batam
6. Kantor Karyaindah Alam Sejahtera di Surabaya
7. Kantor Sinar Alam Permai di Palembang di 2 tempat

Dari penggeledahan yang dilakukan, telah diamankan untuk dilakukan penyitaan yaitu 650 (enam ratus lima puluh) dokumen, barang bukti elektronik, dalam perkara ini, Tim Jaksa Penyidik telah menetapkan 4 (empat) orang Tersangka yaitu IWW Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, MPT (Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia), SM Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas, ujar Kapuspenhum.

BACA JUGA : JAM Pidum Kejagung RI Setujui 8 Restorative Justice

Saat ini, fakta riil di lapangan bahwa DMO (Domestic Market Obligation) minyak goreng 20% sebagai syarat penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) tidak ada. Tim Jaksa Penyidik sedang terus melakukan pendalaman dan pengecekan DMO minyak goreng 20% di seluruh wilayah Indonesia.

Tim Jaksa Penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dan ahli ekonomi dari akademisi serta permintaan keterangan ahli untuk penghitungan kerugian keuangan negara / perekonomian Negara, tutup Kapuspenhum.