Sekbernews.id – JAKARTA Partai Golkar secara resmi telah memberikan surat tugas kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution, untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya menutup pintu bagi kemungkinan mencalonkan Bobby sebagai kepala daerah.
Hasto menjelaskan bahwa hingga saat ini, telah ada daftar nama-nama kader partai yang dipersiapkan untuk Pilkada 2024. Namun, dia menegaskan adanya pengecualian terhadap nama Bobby Nasution agar tidak diajukan sebagai calon.
“Telah ada pendaftaran di berbagai daerah. Sumatera Utara kemarin telah melaporkan, semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, ini merupakan usulan dari tingkat bawah,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/4).
Hasto juga mengungkapkan tentang kunjungan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, ke rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk melaporkan nama-nama kader yang direncanakan akan diajukan sebagai calon. Dia menyebutkan bahwa proses pendaftaran untuk Pilkada di internal partai telah dibuka.
“Dari Solo, Pak Rudy telah melaporkan bahwa proses pendaftaran sudah dibuka,” ungkap Hasto.
Pengecualian terhadap nama Bobby Nasution mendapat tanggapan dari Partai Golkar. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono, menegaskan bahwa Bobby telah diberikan surat tugas untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.
“Bobby telah diberikan surat tugas untuk maju sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Golkar,” kata Dave kepada wartawan pada Sabtu (13/4).
Dave juga menyatakan bahwa Partai Golkar akan menunggu hasil survei-survey terkait Pilkada selanjutnya. Setelah itu, baru akan diambil keputusan terkait pencalonan Bobby dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.
“Kita akan menentukan setelah survei Pilkada selesai,” ujar Dave.
Sebagai anggota Komisi I DPR, Dave juga menegaskan bahwa dia tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Hasto. Baginya, pandangan yang disampaikan oleh Hasto tidak memiliki korelasi dengan kebijakan yang diambil oleh Partai Golkar.
“Pandangan itu milik beliau, dan tidak memiliki korelasi dengan kebijakan Partai Golkar,” tegasnya.
