Sekbernews.id – Menjelang peringatan Hari Pahlawan, pemerintah telah mengumumkan resmi nama-nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional untuk tahun 2023. Ada 6 orang yang diberi gelar pahlawan oleh pemerintah.
Keenam orang itu adalah Ida Dewi Agung Jambe dari Bali, Bataha Santiago dari Sulawesi Utara, M Tabrani dari Jawa Timur, Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah, KH Abdul Chalim dari Jawa Barat, dan KH Ahmad Hanafiah dari Lampung.
Dari 6 pahlawan nasional yang mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Presiden, salah satunya adalah seorang tokoh berjasa asal Jawa Barat, yakni KH Abdul Chalim.
KH Abdul Chalim dilahirkan di Leuwimunding, Majalengka, pada tanggal 2 Juni 1898. Beliau adalah anak dari seorang Kuwu atau Kepala Desa yang bernama Kedung Wangsagama dan ibunya yang bernama Satimah. Kakeknya juga merupakan seorang Kepala Desa di Kertagama, dan secara silsilah, KH Abdul Chalim memiliki hubungan dengan Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Djati.
Sejak usia remaja, KH Abdul Chalim telah menekuni pendidikan agama. Setelah menyelesaikan studinya di Sekolah H I S (Hollandsch Inlandsche School), beliau melanjutkan pembelajaran di berbagai pesantren di wilayah Leuwimunding dan Rajagaluh, termasuk Pondok Pesantren Banada, Pondok Pesantren al-Fattah Trajaya, dan Pondok Pesantren Nurul Huda al Ma’arif Pajajar. Pada tahun 1913, perjalanan pendidikannya membawanya ke Makkah.
Setelah kembali dari Makkah, KH Abdul Chalim bergabung dengan rekannya, KH Abdul Wahab Hasbullah, yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Bersama-sama, mereka mengelola organisasi-organisasi yang telah dirintis oleh KH Abdul Wahab Hasbullah, termasuk Nahdlatul Wathan yang kemudian berkembang menjadi Syubbanul Wathon.
Saat mendirikan Syubbanul Wathon, KH Abdul Chalim dan KH Abdul Wahab Hasbullah juga membentuk Komite Hijaz dengan tujuan mengorganisir ulama-ulama di Jawa dan Madura guna mencapai kemerdekaan Indonesia.
KH Abdul Chalim mengirimkan surat undangan kepada seluruh ulama pesantren di Jawa dan Madura untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Komite Hijaz pada tanggal 31 Januari 1926.
Isi surat tersebut menekankan pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, dan mendapat sambutan luar biasa dari para ulama. Sebanyak 65 ulama hadir dalam pertemuan tersebut.
Inisiatif Komite Hijaz akhirnya membuahkan kesepakatan di antara para ulama untuk mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), dengan KH. Hasyim Asyari sebagai Rais Aam dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib awal. KH. Abdul Chalim sendiri menjabat sebagai Katib Tsani (Sekretaris kedua) dalam kepengurusan PBNU periode pertama.
Selain itu, KH. Abdul Chalim juga memainkan peran penting dalam membina organisasi semi-militer Hizbullah. Beliau menjadi pendiri Hizbullah untuk wilayah Majalengka dan Cirebon, serta berjuang di berbagai medan pertempuran, termasuk Cirebon, Majalengka, dan Surabaya.
Karena semangat dan perjuangannya, beliau dikenal sebagai “Muharrikul Afkar,” yang berarti penggerak dan pembangkit semangat perjuangan. Selain itu, beliau juga diberi julukan “Mushlikhu Dzatil Bain,” yang artinya “pendamai antara kedua pihak yang berselisih,” karena seringkali berhasil memediasi perselisihan di kalangan ulama. Beliau juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
KH. Abdul Chalim menghembuskan nafas terakhir di Leuwimunding pada tanggal 12 Juni 1972. Hari ini, namanya diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi di Mojokerto, yaitu “Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto,” yang saat ini sedang dalam proses perubahan status menjadi “Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto”.
