Sekbernews.id – JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah tegas dengan mencopot Witjaksono dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan.
Keputusan ini diambil menyusul keterlibatannya dalam gerakan “Pejuang PPP“, yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024.
Achmad Baidowi, Ketua DPP PPP, menjelaskan bahwa langkah pencopotan ini diambil sebagai tindakan disiplin organisasi terhadap Witjaksono, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan.
“Oknum yang memiliki peran sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan telah diambil tindakan disiplin organisasi dengan pemecatan dari struktur tersebut dan pencabutan keanggotaannya,” ungkap Baidowi dalam pertemuan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).
Baidowi menegaskan bahwa di dalam struktur organisasi PPP tidak ada satupun kelompok atau struktur yang bernama “Pejuang PPP.” Ia menyatakan bahwa beberapa nama dicatut untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.
Di antara nama-nama tersebut adalah Emron Pangkapi, mantan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, dan Siti Nurmillah, anggota Mahkamah Partai.
“Maka, siapapun yang menggunakan nama PPP di luar struktur organisasi adalah tindakan yang tidak terhubung dengan struktur PPP. Mereka yang menggunakan nama PPP untuk kepentingan pribadi merupakan oknum,” tegas Baidowi.
Lebih lanjut, Baidowi menyebut bahwa sebagian besar pihak yang namanya dicatut telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Emron Pangkapi dan Siti Nurmillah juga telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan terkait hal tersebut.
Sementara itu, Awiek, panggilan akrab Achmad Baidowi, menekankan bahwa PPP bersama dengan partai koalisi lainnya, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hanura, dan Perindo, bersatu padu untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dalam kontestasi politik 2024.
Untuk memastikan soliditas dalam mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, DPP PPP telah menggelar rapat virtual yang dihadiri oleh 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia dan 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC).
“PPP berdiri tegak mengikuti keputusan rapimnas yang mengusung Ganjar-Mahfud. Terhadap individu-individu yang bertindak di luar aturan, mereka akan dikenai sanksi indisipliner,” ungkap Awiek.
Dalam pernyataannya, Awiek menegaskan bahwa keseluruhan kader PPP secara kompak bersatu untuk memenangkan partai serta mendukung pasangan Ganjar-Mahfud dalam satu putaran pemilihan.
Sebelumnya, beberapa kader PPP yang mengatasnamakan diri sebagai “Pejuang PPP” telah mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024. Gerakan ini dipimpin oleh Witjaksono, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
“Wawasan dan aspirasi yang kami terima dari basis membuat kami melakukan konsolidasi. Dari berbagai aspirasi itu, kami menggelar acara ini,” ungkap Witjaksono setelah deklarasi di Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023).
Witjaksono juga menyebut telah berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, namun ia menolak untuk mengungkap respons yang diterima. “Untuk informasi lebih lanjut, dapat konfirmasi langsung kepada beliau,” ujar Witjaksono.
Meskipun siap menerima sanksi dari partai atas langkah deklarasi yang diambil, Witjaksono menekankan bahwa gerakan “Pejuang PPP” hanya menyuarakan aspirasi dari basis partai. “Kami bersedia menerima sanksi, tetapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah,” tegas Witjaksono.
“Pelopor dari ‘Pejuang PPP’ kami yakin akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam satu putaran pemilihan,” tambahnya.
