Sekbernews.id – INDRAMAYU Para buruh di Kabupaten Bekasi mengeluhkan kondisi kehidupan mereka yang semakin menyedihkan sejak diberlakukannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Nur Waluyoh, seorang buruh yang berada di Gedung Joang 54, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menyampaikan kekhawatiran pada Senin (18/12/2023).
Ia menyebutkan bahwa upah yang diterima buruh kini semakin rendah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga semakin meningkat di beberapa perusahaan.
“Kehidupan kaum buruh saat ini sangat menyedihkan, hal ini disebabkan oleh regulasi atau undang-undang yang ada,” ungkap Nur.
“PHK terjadi di mana-mana, dengan penurunan pesangon yang signifikan saat dilakukan PHK, semuanya merujuk pada Undang-Undang Omnibus Law,” tambahnya.
Menurut Nur, satu-satunya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersedia merevisi UU yang merugikan buruh adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang menempati nomor urut 1.
“Hanya pasangan nomor 1, Amin (Anies-Muhaimin), yang siap untuk mengubah undang-undang tersebut,” tegasnya.
Nur berpendapat demikian berdasarkan pengalaman Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kami melihat dari rekam jejaknya, bukan sekadar janji-janji belaka. Rekam jejak Pak Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat baik, termasuk dalam penetapan upah pada tahun 2021,” jelas Nur.
“Hanya Pak Anies yang berani untuk menyimpang dari Undang-Undang Omnibus Law, yang saat itu masih berlaku sebagai PP nomor 6 tahun 2020,” tambahnya.
Oleh karena itu, Nur dan sejumlah buruh lainnya mendukung Anies-Muhaimin pada Pemilu 2024. Mereka berharap bahwa pasangan ini mampu meningkatkan kesejahteraan buruh.
“Kami memberikan dukungan dengan tangan terbuka kepada Anies-Muhaimin karena harapan besar kami adalah mereka dapat meningkatkan kondisi kehidupan buruh,” tutur Nur.
