sekbernews.id – INDRAMAYU Bupati Indramayu Nina Agustina menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jumat kemarin.
Kehadiran Bupati dalam Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Syaefudin dengan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Sekda Kabupaten Indramayu Rinto Waluyo, perwakilan Forkopimda Kabupaten Indramayu, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa, Perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, Perda yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Perda yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan Perda yang perlu mengatur mengenai analisis standar biaya, papar Nina
“Dengan adanya amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Perda Kabupaten Indramayu No. 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah di ubah melalui Perda Kabupaten Indramayu No. 11 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Indramayu No 4 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan,” katanya.
BACA JUGA : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumber Jaya Ciptakan Siswa Enterpreneur, Religius dan Berkompeten
Dengan demikian secara garis besar, Perda yang disampaikan Bupati Indramayu ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dan informasi keuangan daerah.
Di dalam peraturan daerah ini dijelaskan, pertama perencanaan dan penganggaran peraturan daerah menyempurnakan peraturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran merupakan proses yang terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan. Dengan demikian peraturan daerah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian yang terjadi.
“Dengan demikian proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Sehingga anggaran yang direncanakan bisa sejalan dengan mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir,” paparnya.
Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
BACA JUGA : Presiden Jokowi Bersama Ibu Iriana Tinjau Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Muntilan
Sistem informasi keuangan daerah dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang memuat informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntasi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah dan informasi keuangan daerah lainnya, jelas Nina
Bupati Nina Agustina mengharapkan, guna penyempurnaan penyusunan rancangan peraturan daerah dimaksud saran dan pandangan yang konstruktif dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk dijadikan masukan berharga demi penyempurnaan peraturan daerah, tutupnya.
Usai menyampaikan nota penjelasan Bupati Nina Agustina menyerahkan dokumen Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Syaefudin dengan disaksikan langsung para anggota DPRD Indramayu dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu serta tamu undangan lainnya.
