Sekbernews.id – CIREBON Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Cirebon.
MPP yang dikelola oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Cirebon ini oleh Menpan-RB dinilai pelayanannya masih belum optimal.
“Saya sengaja datang mendadak, memang saya lihat ini belum optimal ya,” ungkap Menpan-RB Abdullah Azwar Anas kepada wartawan pada Senin (4/03/2024).
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mengoptimalkan MPP karena tingkat kunjungan masih rendah, berkisar antara 50 hingga 200 per hari.
Menpan-RB mengidentifikasi dua kemungkinan penyebab rendahnya kunjungan, yakni masyarakat yang sudah beralih ke digital atau karena sosialisasi dan integrasi pelayanan yang belum maksimal.
“Saat ini kita sedang menilai bagaimana ke depan MPP bisa menjadi pilihan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung dengan baik,” tambahnya.
Menpan-RB juga membandingkan pengalaman saat menjadi Bupati Banyuwangi, di mana kunjungan MPP mencapai 4000 orang per hari. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan optimalisasi pelayanan oleh Pemda.
Dalam konteks perubahan birokrasi, Menpan-RB menyampaikan arahan Presiden untuk mendorong digitalisasi birokrasi yang tidak rumit. Digitalisasi birokrasi diarahkan agar lincah dan efisien.
Ia juga menyinggung larangan pembuatan aplikasi baru oleh pemerintah, dengan tujuan agar pelayanan dapat diakses melalui satu portal layar.
“Misalnya di Kemenkes ada 400 aplikasi Puskesmas, sekarang menjadi satu portal layar. Seluruh Kementerian dan lembaga harus mengintegrasikan ratusan aplikasi menjadi satu portal layanan dalam 3 bulan,” jelasnya.
Menpan-RB menyoroti bahwa Cirebon saat ini belum terlibat dalam proyek MPP digital, namun mendorong percepatan melalui persyaratan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bupati Cirebon, H Imron, mengapresiasi kunjungan Menpan-RB dan berharap MPP dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia juga mengakui adanya kekurangan dalam sarana, prasarana, fasilitas, dan SDM di MPP Cirebon.
“Kami telah membuka pelayanan di Cirebon Timur untuk mendekatkan akses kepada masyarakat,” tambah Bupati Imron.
