Sekbernews.id – JAKARTA Ketua Dewan Pembina Relawan Penerus Negeri, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi, Menteri Bahlil Lahadalia, dengan tegas menyatakan bahwa isu penundaan pemilu tahun 2024 atau kemungkinan presiden tiga periode adalah kesalahannya, dan bukan kesalahan pihak lain.
Ia mengemukakan pandangannya sebagai tanggapan terhadap berita yang muncul mengenai PDIP yang membongkar skenario masa jabatan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo, terutama setelah anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diumumkan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
“Media telah membicarakan tentang kemungkinan tiga periode, dan katanya itu dilakukan atas perintah seseorang. Saya ingin menegaskan bahwa saya, Bahlil Lahadalia, adalah orang yang pertama kali mengangkat isu penundaan pemilu,” tegas Bahlil dalam pidatonya di Djakarta Teather, Jakarta, Sabtu (28/10).
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa jika ada kesalahan terkait penundaan pemilu, maka ia bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukan pihak lain.
Ia juga membantah klaim bahwa isu mengenai presiden tiga periode muncul atas perintah orang lain, dan mengingatkan bahwa ide penundaan pemilu awalnya berasal dari dirinya sebagai respons terhadap hasil survei Burhanuddin Muhtadi di tengah pandemi.
Bahlil juga menekankan bahwa jika ide penundaan pemilu yang diajukannya dinilai baik, maka dapat diikuti, namun jika dianggap tidak baik, maka tidak perlu dilanjutkan.
“Saat ini, isu tersebut sudah menjadi sejarah dan telah berlalu, sehingga sebaiknya kita tidak lagi membicarakannya sebagai permintaan dari seseorang,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik mengenai tiga periode mencuat kembali setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut PDIP diminta untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tiga periode.
Hasto menyebut permintaan tersebut sebagai permintaan dari “Pak Lurah” tanpa menjelaskan secara spesifik siapa yang dimaksud.
Hasto juga mengacu pada klaim salah satu menteri yang mengklaim memiliki data penting tentang keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden, dan bahwa sejumlah anggota kabinet mendukung ide tersebut atas persetujuan “Pak Lurah”, termasuk beberapa ketua umum partai politik.
