JAKARTA, Sekbernews.id – Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi salah satu film dokumenter yang paling ramai diperbincangkan publik Indonesia sepanjang Mei 2026. Film garapan Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Paju Dale itu memicu polemik nasional setelah sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar dibubarkan di beberapa daerah.
Bukan sekadar karena judulnya yang dianggap sensitif oleh sebagian kalangan, film tersebut juga memantik perdebatan mengenai isu Papua, kebebasan berekspresi, pembangunan nasional, hingga dugaan intimidasi terhadap ruang diskusi publik.
Mengangkat Konflik Agraria dan Lingkungan di Papua
Film dokumenter berdurasi sekitar 95 menit itu mengangkat persoalan yang terjadi di Papua Selatan, terutama di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film menyoroti dampak proyek perkebunan dan industri skala besar yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan serta pengembangan bioenergi nasional.
Dalam dokumenter tersebut, masyarakat adat Papua digambarkan menghadapi tekanan akibat pembukaan lahan besar-besaran yang disebut berdampak terhadap hutan adat, ruang hidup masyarakat, dan kondisi ekologis wilayah setempat. Film juga menampilkan kritik terhadap relasi antara investasi, aparat keamanan, dan proyek strategis nasional.
Judul Pesta Babi sendiri disebut merujuk pada tradisi adat masyarakat Muyu di Papua yang menjadikan babi sebagai simbol sosial dan budaya penting dalam kehidupan komunitas adat.
Nobar Dibubarkan, Kontroversi Meluas
Kontroversi mulai meluas ketika sejumlah agenda pemutaran film di kampus dan ruang diskusi dilaporkan dibubarkan. Salah satu kejadian yang ramai dibicarakan terjadi di Universitas Mataram dan Ternate. Sejumlah laporan menyebut pembubaran dilakukan karena kegiatan dianggap belum memiliki izin dan dikhawatirkan memicu keresahan sosial.
Di sisi lain, berbagai organisasi masyarakat sipil menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi. Koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga seperti AJI, YLBHI, SAFEnet, hingga LBH Pers mengecam pembubaran pemutaran film dan menyebutnya bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak publik memperoleh informasi.
Polemik semakin besar setelah Menteri HAM dan DPR RI ikut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait polemik pelarangan nobar film tersebut.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan terhadap karya film tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum yang jelas.
Perdebatan di Media Sosial
Kontroversi film ini juga berkembang luas di media sosial dan forum internet. Di platform Reddit, banyak pengguna mengaitkan kasus Pesta Babi dengan film-film dokumenter investigatif sebelumnya seperti Sexy Killers dan Dirty Vote yang sama-sama memicu diskusi politik dan sosial di Indonesia.
Sebagian warganet menilai pembubaran nobar justru membuat rasa penasaran publik semakin tinggi. Ada pula yang menilai film tersebut penting sebagai ruang kritik terhadap pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menganggap isi film bersifat provokatif dan berpotensi memicu konflik sosial.
Diskusi publik kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai batas kebebasan berekspresi, posisi aparat dalam ruang sipil, hingga sensitivitas isu Papua dalam politik nasional.
Fenomena Film Dokumenter Politik di Indonesia
Kemunculan Pesta Babi menunjukkan bahwa film dokumenter masih memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, film dokumenter bertema lingkungan, politik, dan hak asasi manusia kerap menjadi pemicu diskusi nasional karena menyentuh isu-isu sensitif yang jarang dibahas secara terbuka.
Di tengah derasnya arus media sosial, kontroversi yang mengiringi sebuah film justru sering kali memperluas jangkauan penontonnya. Hal itu terlihat dari meningkatnya perhatian publik terhadap Pesta Babi setelah berbagai laporan pembubaran nobar tersebar luas di internet.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, film ini telah menjadi salah satu simbol perdebatan baru mengenai demokrasi, kritik sosial, dan kebebasan berkesenian di Indonesia tahun 2026.
