Sekbernews.id – INDRAMAYU Anggota Komisi 2 DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Sutaryono, M.MPd, mengunjungi SMPN 2 Kroya pada Rabu (12/2/2025) untuk menindaklanjuti aspirasi warga terkait ijazah.
Penahanan ijazah oleh sekolah swasta di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Indramayu, menjadi perhatian publik setelah Dinas Pendidikan Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran yang meminta sekolah segera menyerahkan ijazah jenjang SMA, SMK, dan SLB.
H. Sutaryono mengungkapkan bahwa dirinya juga sering menerima aspirasi mengenai ijazah tingkat SMP dan MTs yang belum diambil. Menurutnya, permasalahan ini bukan sekadar soal tunggakan biaya sekolah, tetapi juga mencerminkan sistem pendidikan yang perlu diperbaiki.
Ia menegaskan bahwa penahanan ijazah bukan solusi, justru memperburuk keadaan. Saat meninjau SMPN 2 Kroya, ia menemukan masih ada ijazah yang belum diambil, tetapi bukan karena ditahan oleh pihak sekolah.
Para alumni belum mengambilnya karena belum melakukan cap tiga jari, dan ijazah tersebut diberikan secara gratis.
Sutaryono menyoroti akar masalah di hulu, yakni sistem pembiayaan sekolah swasta yang masih membebani masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Indramayu telah berulang kali mengimbau agar ijazah segera diberikan kepada siswa. Pihaknya juga siap memediasi antara sekolah dan orang tua murid untuk mencari solusi terbaik.
“Atas arahan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, kami sudah membuka posko pengaduan. Jika ada yang membutuhkan mediasi untuk pengambilan ijazah, kami siap memfasilitasi,” ujarnya.
Sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Indramayu, ia menjelaskan bahwa kewenangan pihaknya hanya mencakup jenjang SMP. Sementara itu, untuk SMA, SMK, dan SLB menjadi ranah provinsi. Oleh karena itu, ia berharap adanya kolaborasi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.
Ia menegaskan bahwa kasus penahanan ijazah di sekolah swasta mencerminkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan. Dengan kerja sama antara DPRD, pemerintah, dan sekolah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Selain menyoroti permasalahan ijazah, dalam kunjungan tersebut Sutaryono juga menanggapi keluhan wali murid terkait kegiatan study tour dan iuran gotong royong yang dianggap memberatkan. Namun, setelah melalui musyawarah, masalah tersebut telah mencapai kesepakatan bersama.
