Sekbernews.id – INDRAMAYU Untuk menyamakan persepsi arah pembangunan di tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dn Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu mulai melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerj Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai stake holder, mulai dari unsur perangkat daerah, anggota legislatif, civitas akademika kampus di Indramayu, pejabat di lingkungan Bappeda-Litbang, serta perwakilan berbagai organisasi di Kabupaten Indramayu ini mengambil tajuk Kick-Off Meeting Penyusunan RKPD 2024.
Bupati Indramayu, Nina Agustina, melalui Kepala Bappeda-Litbang, Iin Indrayanti, mengatakan bahwa kegiatan perencanaan pembangunan yang setiap lima tahun dilaksanakan merupakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Meski begitu, menurutnya, perencanaan ini bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, tapi kebutuhan pemerintah daerah untuk memulai setiap rencana kegiatan.
“Perencanaan harus dilaksanakan karena memang menjadi kebutuhan, bukan hanya menggugurkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan undang-undang,” kata Iin di Aula Hotel Trisula, Selasa (27/12).
Ia menambahkan pelaksanaan Kick-Off Penyusunan RKPD 2024 ini menjadi orientasi perangkat daerah agar diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Indramayu. Sehingga, tambahnya, semua dokumen perencanaan harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026 sehingga terjadi keselarasan dan kesinambungan.
Kepala Bappeda juga mengajak seluruh perangkat daerah, camat dan pemangku kebijakan lainnya untuk berkolaborasi serta bekerja secara serius untuk menyukseskan dan mengawa terwujudnya Indramayu Bermartabat.
Pada kesempatan ini juga disampaikan isu strategis dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat oleh Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Jawa Barat, Andriazi Syah Yusi. Pihak Kementerian Dalam Negeri, melalui Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Hilman Rosada, juga menyampaikan materi kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
