Sekbernews.id – BALI Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali, di bawah kepemimpinan sementara Ketua Idy Muzayyad dan Sekretaris sementara M. Thobahul Aftoni, dikabarkan telah diberhentikan secara sepihak oleh Ketua Umum sementara DPP PPP, Mardiono. Keputusan ini menuai kontroversi dan protes dari Idy dan Thobahul yang merasa tidak diperlakukan dengan adil.
Pada Kamis (10/7), Idy dan Thobahul mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, untuk mengajukan surat keberatan mereka terhadap tindakan pemecatan tersebut. Idy merasa keputusan ini diambil tanpa prosedur yang jelas dan diumumkan melalui media sosial oleh oknum pengurus DPP, bukan melalui jalur resmi.
“Kami sangat prihatin dan menolak tindakan DPP yang sewenang-wenang ini. Masak kami tahu tentang SK pemecatan dari media sosial? Ini kan bukan cara berorganisasi yang benar. Alasan pemecatan kami juga tidak jelas. Ini sungguh tidak adil,” ungkap Idy pada Kamis (11/7/2024).
Idy menambahkan, selama Pemilu 2024, PPP mengalami peningkatan kursi hingga 100 persen di DPRD kabupaten. Namun, ia mengaku belum menerima surat pemanggilan, surat peringatan, atau pemberitahuan resmi terkait pergantian Plt. DPW PPP Bali.
Keputusan pemecatan ini dinilai cacat hukum karena tidak mengikuti mekanisme organisasi yang sesuai dengan AD/ART PPP dan mengabaikan etika organisasi yang bernafaskan Islam.
“PPP ini partai Islam tertua. Seharusnya ada tabayun dulu, bukan main pecat saja. Organisasi di tingkat desa saja ada aturan mainnya,” tegas Idy.
Seluruh pengurus sementara DPW PPP Bali, yang berjumlah lima orang, semuanya diberhentikan. Idy sendiri tidak mau berspekulasi lebih jauh apakah pemecatan ini terkait dengan dukungan terhadap Mardiono sebagai Ketua Umum periode berikutnya.
“Mardiono belum tentu maju. Apakah kami mendukung atau tidak, masih belum jelas,” ujarnya sambil tertawa.
Saat ini, Idy dan timnya masih menunggu tanggapan resmi dari DPP PPP, termasuk bukti fisik surat pemecatan tersebut.
Menanggapi hal ini, juru bicara Mardiono, Imam Priyono, menjelaskan bahwa penugasan sebagai Plt DPW Bali merupakan tugas dari DPP. Oleh karena itu, ada ruang untuk melakukan optimalisasi dari waktu ke waktu. Imam juga mengklaim bahwa pergantian pengurus dilakukan berdasarkan aspirasi dari DPC PPP di Bali.
“Pergantian dilakukan atas aspirasi dan dari DPC di Bali,” kata Imam.
Ia menambahkan bahwa pergantian ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja DPW Bali.
