Sekbernews.id – INDRAMAYU Sebanyak 79 wartawan dari berbagai media cetak dan daring di Kabupaten Indramayu menggelar audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu pada Rabu (23/4/2025).
Pertemuan ini diprakarsai Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) sebagai bentuk kepedulian terhadap minimnya keterbukaan informasi publik, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Audiensi berlangsung di aula Kantor Dinas PUPR dan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas, Maulana Malik SE. Kegiatan ini dipimpin oleh Chong Soneta selaku koordinator forum.
Dalam forum tersebut, wartawan menyoroti lemahnya komunikasi antara Dinas PUPR dengan insan pers. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan akses informasi seputar proyek pembangunan yang bersumber dari APBD.
Menurut Chong Soneta, keterbukaan informasi merupakan hak publik yang dijamin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ia menilai bahwa semua jurnalis, tanpa memandang kelompok atau media asal, berhak mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan umum.
“Selama ini komunikasi dengan Dinas PUPR, terutama dengan Kepala Dinas, sangat tertutup. Ini menyulitkan kami dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” tegas Chong.
Wartawan senior seperti Kajen dan Guntur juga menyampaikan kritik tegas. Mereka menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi yang harus dihormati dan dilibatkan dalam agenda publik.
Mereka mengusulkan agar Dinas PUPR secara rutin mengadakan konferensi pers dan membentuk saluran komunikasi resmi seperti humas dinas. Selain itu, penguatan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga dianggap perlu untuk memudahkan akses data dan dokumentasi.
“Kami bukan mencari sensasi, kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah,” ujar Guntur.
Menanggapi tuntutan tersebut, Maulana Malik menyatakan akan menampung semua aspirasi wartawan dan melakukan evaluasi internal. Ia juga menegaskan komitmen dinas untuk meningkatkan keterbukaan dan memperbaiki komunikasi dengan media.
“Prinsipnya kami terbuka, tapi tetap ada regulasi dalam menyampaikan informasi terkait anggaran. Kami akan memperhatikan masukan dari rekan-rekan pers,” kata Maulana.
Audiensi yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini diakhiri dengan semangat menciptakan sinergi antara Dinas PUPR dan media demi pembangunan yang transparan serta akses informasi publik yang merata di Kabupaten Indramayu.
