Sekbernews.id – INDRAMAYU Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (15/1/2025). Aksi tersebut digelar di dua lokasi, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan Gedung DPRD Indramayu, dengan titik awal berkumpul di GOR Singalodra.
Dalam unjuk rasa ini, para guru honorer menuntut pemerintah daerah untuk segera mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Salah satu guru honorer, Ilham, mengungkapkan kekecewaannya karena banyak rekan sesama guru yang dinyatakan tidak lulus seleksi PPPK.
Menurut Ilham, para guru honorer merasa kecewa atas janji pemerintah daerah yang dinilai tidak terealisasi. Banyak guru honorer yang telah lama mengabdi namun gagal dalam proses seleksi PPPK.
“Kami merasa selalu dibohongi. Padahal, kami sudah mengabdi bertahun-tahun untuk masyarakat. Namun, saat seleksi PPPK, banyak di antara kami yang tidak lulus,” ujar Ilham.
Para guru membawa poster dan spanduk dalam aksi tersebut untuk menyuarakan tuntutan mereka. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan status dan memastikan seluruh guru honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) diangkat menjadi PPPK pada tahun 2025.
Tarja menegaskan, seluruh guru honorer yang telah terdata di database BKN harus dimasukkan dalam anggaran 2025.
“Tuntutan kami adalah tuntasnya pengangkatan tenaga honorer pada 2025 tanpa terkecuali yang sudah terdata di BKN,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang dianggap tidak memprioritaskan nasib para guru honorer.
“Kalau katanya anggaran tidak cukup, kenapa bisa dialihkan ke sektor lain? Kenapa kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak diperhatikan?” lanjutnya.
Tarja menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, aksi serupa akan terus dilakukan hingga suara mereka didengar.
Menanggapi aksi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Caridin, menyatakan pihaknya akan membahas tuntutan tersebut bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia juga berjanji untuk menyampaikan kebutuhan pengangkatan guru honorer kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kemarin, yang mendaftar PPPK ada 1.942 orang, namun yang terangkat hanya 595. Kuota untuk tahap selanjutnya akan dibahas oleh BKPSDM. Insya Allah nanti ada gelombang berikutnya,” kata Caridin.
Caridin mengungkapkan bahwa sejumlah kendala masih dihadapi dalam proses pengangkatan PPPK, termasuk latar belakang pendidikan dan masa kerja.
“Untuk kendalanya beragam, mulai dari latar belakang pendidikan hingga masa kerja. Kami berharap BKN bisa memberikan perhatian khusus terkait hal ini,” jelasnya.
