Sekbernews.id – PYONGYANG Korea Utara kembali menciptakan ketegangan dengan meledakkan beberapa bagian jalan dan rel kereta api yang menghubungkannya dengan Korea Selatan. Tindakan ini dilakukan di wilayah perbatasan yang dijaga ketat pada Selasa (15/10/2024) kemarin.
Negara pimpinan Kim Jong Un ini, seperti yang diumumkan pekan lalu, berencana memutus seluruh jalur komunikasi dan transportasi antar-Korea serta memperketat perbatasan sebagai bagian dari upaya menerapkan konsep “dua negara,” yang sekaligus meniadakan impian lama untuk menyatukan kedua negara.
Militer Korea Selatan melaporkan bahwa beberapa bagian jalan dan rel yang menuju ke selatan telah dihancurkan oleh Korea Utara. Insiden ini menuai kecaman dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan sebelumnya dan menganggapnya sebagai langkah yang sangat tidak wajar.
“Sangat disayangkan Korea Utara terus mengulang tindakan yang merusak hubungan antar-Korea,” ujar Koo Byoung-sam, juru bicara kementerian yang menangani urusan antar kedua negara dalam konferensi pers.
Ketegangan ini muncul setelah Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone yang menyebarkan selebaran anti-pemerintah di atas Pyongyang.
Kim Yo Jong, saudari Kim Jong Un, memberikan peringatan keras bahwa Korea Selatan akan menerima konsekuensi serius akibat tindakan tersebut. Namun, pemerintah Korea Selatan tidak memberikan klarifikasi apakah drone tersebut diterbangkan oleh militer atau warga sipil.
Perselisihan serupa juga terjadi terkait peluncuran balon sampah sejak Mei lalu, di mana kedua negara saling tuduh mengenai pengiriman balon-balon tersebut.
Pada hari ledakan, Militer Korea Selatan merilis video yang menunjukkan jalan dan rel kereta api yang dihancurkan di sisi perbatasan utara. Tampak truk-truk sampah dan alat berat bekerja di area tersebut, sementara sejumlah pejabat militer Korea Utara mengawasi operasi tersebut.
Sebagai respons, Militer Korea Selatan menembakkan tembakan peringatan ke arah perbatasan tanpa menimbulkan kerusakan di wilayah Seoul. Jalur lintas batas yang dihancurkan ini merupakan bagian dari usaha rekonsiliasi yang pernah dilakukan pada 2018.
Korea Selatan bahkan telah menggelontorkan dana lebih dari 132 juta dolar AS dalam bentuk pinjaman lunak kepada Korea Utara untuk membangun kembali jalur tersebut.
“Proyek ini merupakan bentuk kerja sama besar antar-Korea yang dilakukan atas permintaan Korea Utara,” ujar Koo Byoung-sam. Meski begitu, Korea Utara masih memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut.
Ini bukan kali pertama Korea Utara mengambil langkah drastis. Pada tahun 2020, negara itu juga menghancurkan kantor penghubung yang terletak di kota perbatasan setelah gagalnya negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat.
Korea Selatan bahkan telah mengajukan gugatan pada tahun 2023, menuntut ganti rugi sekitar 45 miliar won atas insiden penghancuran tersebut.
