Sekbernews.id – INDRAMAYU Sinergi penyampaian informasi yang dilakukan oleh media online dengan pemangku kebijakan menciptakan sebuah ekosistem.
Kalau ekosistem tersebut tidak hidup, media online tidak akan kuat. Sebab di satu sisi media online membutuhkan komitmen untuk terus menjernihkan informasi kepada publik.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, dalam Lokakarya yang dihelat SMSI Perwakilan Indramayu, pada Minggu (12/2).
Firdaus mengungkapkan bolehnya media online mengambil berita dari media sosial. Namun menurutnya hal itu harus diverifikasi dulu, terutama oleh mereka yang bekerja di meja redaksi.
Hal ini, tambahnya, merupakan komitmen kerja jurnalistik yang dilakukan oleh perusahaan media. Sehingga masyarakat pers wajib bertanggung jawab terhadap karya kerja jurnalistik.
“Ini komitmen kita dalam rangka membersihkan, menjernihkan informasi kepada publik,” ungkap Firdaus.
Lokakarya yang bertajuk “Kebijakan Pemerintah terhadap Media Siber” tersebut menghadirkan juga Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar, Ketua SMSI Jawa Barat, Ahmad Sukri, dan Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin sebagai pembicara.
Menurut Ketua SMSI Perwakilan Indramayu, Ihsan Mahfudz, lokakarya ini dibuat dengan maksud memberikan rekomendasi agar lembaga pemerintah maupun swasta tidak memandang media online sebelah mata.
“Rekomendasi hari ini, akan kami sampaikan kepada pemerintah, dewan pers dan jajaran-jajaran lainnya bahwa SMSI Kabupaten Indramayu, konkrit memberikan fungsi dan tugas pers sebagaimana amanat undang-undang pers No 40 tahun 1999,” pungkasnya.
