Sekbernews.id – INDRAMAYU Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh organisasi wartawan di bawah naungannya untuk memobilisasi anggotanya dalam aksi puncak penolakan terhadap rencana pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI), yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/6/2025) hari ini.
Ketua FKJI, Asmawi, menegaskan bahwa kehadiran seluruh anggota dalam aksi tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas sekaligus perlawanan moral terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan insan pers.
“Setiap ketua organisasi wajib memastikan anggotanya hadir. Ini bukan sekadar aksi, melainkan momentum penting untuk menegaskan eksistensi dan martabat jurnalis Indramayu,” ujar Asmawi pada Minggu (22/6/2025) kemarin.
Lebih lanjut, Asmawi menyampaikan bahwa anggota yang tidak menunjukkan kehadiran tanpa alasan yang sah akan dikenai sanksi internal berupa pengeluaran dari grup komunikasi resmi FKJI.
Sikap senada juga datang dari Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI). Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi S, dengan tegas menolak surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Indramayu terkait pengosongan GPI. Ia mendesak agar surat tersebut segera ditinjau ulang dan dicabut.
“Surat edaran itu jelas merugikan, bahkan mencederai semangat kebebasan pers. Kami minta agar Pemkab segera menarik kembali keputusan tersebut,” tegas Tomi.
Sebagai bentuk aksi nyata, FPWI menyatakan tidak akan lagi memuat berita-berita yang berbau pencitraan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
“Mulai saat ini, kami hentikan seluruh publikasi terkait pencitraan Pemkab Indramayu,” tambahnya.
Kesepakatan antara FKJI dan FPWI ini memperlihatkan bahwa sikap penolakan dari kalangan pers bukanlah gertakan semata. Bagi mereka, Gedung Graha Pers Indramayu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol independensi, ruang perjuangan, serta rumah bersama bagi para jurnalis di daerah tersebut.
