Sekbernews.id – INDRAMAYU Para Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari semua fraksi telah menyelesaikan kegiatan reses Masa Persidangan I dengan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendengar aspirasi masyarakat.
Temuan selama reses tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Aula Musyawarah DPRD Indramayu pada Kamis (27/02/25) kemarin.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin SP, didampingi Wakil Ketua DPRD Amroni. Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Indramayu, Drs. Jajang Sudrajat, perwakilan Forkopimda, kepala SKPD se-Indramayu, serta 32 anggota DPRD Indramayu.
Dalam penyampaian hasil reses, Fraksi Partai Golkar menyoroti sejumlah permasalahan utama, antara lain:
- Pertanian: Proyek Balai Wilayah Sungai (BWWS) yang tertunda menghambat masa tanam, infrastruktur jalan rusak, serta pendangkalan sungai.
- Kesehatan: Kualitas layanan kesehatan yang masih jauh dari harapan dan masalah jaminan kesehatan.
- Pendidikan: Perekrutan tenaga honorer dan pengisian jabatan struktural yang dinilai kurang tepat.
- Infrastruktur: Perbaikan jalan yang berjalan lambat.
- Sosial: Maraknya judi online, game online, dan pinjaman online ilegal.
- Keamanan: Meningkatnya aktivitas geng motor serta penyalahgunaan narkoba.
- Tata kota: Warung kopi ilegal yang perlu penataan lebih baik.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Lina Hilmia menyoroti beberapa isu krusial, di antaranya:
- Kesehatan: Evaluasi program Universal Health Coverage (UHC) agar sesuai dengan aturan BPJS.
- Pendidikan: Peningkatan kewenangan tenaga pendidik dan penyelesaian kasus penahanan ijazah oleh sekolah.
- Pertanian: Distribusi pupuk bersubsidi yang belum merata dan lambatnya modernisasi irigasi.
- Infrastruktur: Jalan rusak yang masih menjadi permasalahan utama.
- Sosial: Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang masih perlu diperbaiki.
- BUMD: Perbaikan sistem layanan dan evaluasi tarif Perumdam yang dinilai terlalu tinggi.
Fraksi PKB melalui Sadar menyoroti kualitas layanan kesehatan di RSUD Indramayu yang perlu ditingkatkan, serta mendesak penghapusan denda dan premi BPJS.
Dalam sektor pendidikan, mereka menyoroti kondisi ruang kelas yang rusak serta nasib tenaga honorer yang belum jelas.
Mereka juga menyoroti maraknya praktik bank keliling yang membebani masyarakat serta perlunya edukasi dan dukungan bagi UMKM.
Di sektor pertanian, distribusi pupuk subsidi dianggap tidak terorganisir dengan baik. Sementara dalam bidang infrastruktur, kurangnya lampu penerangan jalan, jalan berlubang akibat proyek BWWS, serta minimnya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) menjadi perhatian utama. Fraksi ini juga menyoroti perlunya relokasi pedagang di Pasar Baru agar lebih tertata.
Fraksi Gerindra yang diwakili Deden mengangkat beberapa isu penting, seperti:
- Pendidikan: Banyak ruang kelas yang tidak layak pakai serta kesejahteraan tenaga honorer yang masih memprihatinkan.
- Pertanian: Perbaikan saluran irigasi primer dan sekunder serta pemantauan harga gabah di pasar.
- Kesehatan: Sosialisasi pembuatan BPJS yang dinilai kurang efektif.
- Infrastruktur: Penerangan jalan umum yang belum merata.
- Lingkungan hidup: Penempatan TPSS yang kurang layak dan sistem pengangkutan sampah yang masih lambat.
Selain itu, laporan dari Fraksi PKS-Perindo dan Fraksi Demokrat-Perindo turut disampaikan oleh perwakilan masing-masing.
DPRD Indramayu berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dalam reses ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
