Sekbernews.id – KOLTIM Kontestasi kursi gubernur, bupati, atau walikota selalu menarik perhatian banyak pihak. Berbagai cara ditempuh untuk meraih posisi tersebut, mulai dari mendekati masyarakat langsung demi mendapatkan kepercayaan dan mendaftar melalui jalur independen tanpa partai politik.
Sementara itu, para ketua partai politik juga berlomba-lomba untuk menjadi bakal calon yang diusung partainya. Mereka melakukan lobi-lobi kepada pimpinan partai agar dipercaya menjadi utusan atau berkoalisi dengan partai lain yang belum memenuhi ambang batas pencalonan.
Melalui koalisi ini, mereka bisa mencalonkan diri dengan perjanjian siapa yang akan menjadi gubernur dan siapa yang akan menjadi wakil.
Selain itu, ada juga individu yang tanpa partai tetapi tetap ingin maju dengan meminta dukungan partai. Tentunya, hal ini memerlukan kesepakatan tertentu, baik bersifat transaksional maupun tidak, tergantung partainya.
Partai akan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas bakal calon yang akan diusung. Oleh karena itu, banyak bakal calon yang mengadakan survei untuk melihat elektabilitas mereka, apakah mereka dikenal dan dipercaya masyarakat.
Pak DE melihat ini sebagai kesempatan untuk mencoba peruntungannya. Dengan penuh percaya diri, beliau ingin menjadi bakal calon Bupati Koltim periode 2024-2029. Beliau bukan anggota partai dan juga tidak memiliki afiliasi dengan partai manapun.
Sebagai mantan pejabat di bidang perhubungan dan pengusaha asal Koltim yang kini tinggal di Jakarta, beliau mengadakan survei untuk mendapatkan dukungan partai. Hasilnya, nama beliau muncul dengan elektabilitas tertinggi di antara bakal calon lain, yaitu 38,2%, mengalahkan incumbent Abdul Azis yang hanya memiliki elektabilitas 26,6%.
Kandidat lain, seperti Akbar, memperoleh 14,2%, Arwin Labatamba 13,4%, dan Ridwan Rasnapal 11,3%. Ini sungguh luar biasa, pendatang baru yang tanpa partai mampu mengalahkan incumbent.
Namun, banyak juga bakal calon yang melakukan survei-survei dengan membayar mahal para pembuat survei, berharap elektabilitasnya tinggi sehingga dilirik partai dan mudah mendapatkan dukungan finansial.
Partai-partai sering kali tidak memverifikasi validitas survei tersebut dan jarang melakukan pembandingan. Begitu pula dengan para donatur yang siap memberikan bantuan finansial dengan harapan mendapat imbalan jika calon mereka menang.
Pada periode 2017-2018, ada seorang calon tanpa partai yang mengklaim memiliki elektabilitas tinggi dan bersedia membayar partai untuk diusung. Namun, setelah diadakan survei ulang, hasilnya tidak sesuai harapan dan namanya tidak masuk dalam bursa bakal calon. Dukungan partai ditarik dan semua rencana ambyar, uang habis tanpa hasil.
Situasi serupa terjadi pada tahun 2024. Ketika survei dilakukan oleh lembaga lain, nama DE tidak muncul sama sekali dalam daftar bakal calon yang diminati masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah survei sebelumnya dilakukan oleh lembaga abal-abal atau direkayasa untuk mengangkat elektabilitasnya.
Seandainya hasil survei asli, mestinya masih ada suara meski hanya 2 atau 3%. Namun, hasilnya menunjukkan angka nol. Survei tersebut dilakukan pada tanggal yang sama, yaitu 10 Juni, menunjukkan kemungkinan manipulasi hasil untuk mendapatkan dukungan partai dan bantuan dana.
Masyarakat Koltim kini lebih cerdas dalam menilai calon pemimpin mereka. Mereka tidak ingin dipimpin oleh orang yang bermasalah hukum, koruptor, atau pembohong.
