sekbernews.id – INDRAMAYU DPRD menerima kunjungan audiensi Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Honorer. Kedatangan Tenaga Honorer dilingkup pemerintahan Indramayu ini bermaksud untuk mengeluhkan bahwa mereka belum masuk dalam pendataan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Audiensi yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin dan Ketua Komisi 1 Eddy Mulyadi, serta Anggota Komisi 1 Haryono ini mendapatkan beberapa keluhan dari para masa audiensi. Selasa 27 September 2022.
PTT dari BPBD dan Tenaga Kesehatan yang mayoritas sudah bekerja lebih dari 2 Tahun dan selalu menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana di Indramayu ini mengeluhkan hingga kini mereka belum juga masuk pendataan PPPK.
Eddy Mulyadi selaku Ketua Komisi 1, mengatakan bahwa para PTT ini pada intinya merasa sudah mengabdi lama dengan bekerja di pemerintahan Indramayu. Mereka merasa memenuhi syarat sesuai Regulasi yang termuat dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
BACA JUGA : Ayo ikuti! Ada Lelang Mobil di Pemkab Indramayu
“Mereka belum dinyatakan lulus verifikasi sebagai PPPK, padahal mereka merasa sudah memenuhi syarat tetapi hingga saat ini mereka belum juga lolos verifikasi pendataan data tersebut. Padahal jika dilihat sumber pendapatan mereka ini dibiayai oleh APBD, dan sudah bekerja lebih dari 1 Tahun menjadi pegawai. Kami memandang itu sudah menjadi salah satu syarat verifikasi tersebut,” ujar Eddy.
Komisi 1 akan mengadakan Rapat Kerja dengan BKPSDM, Khusus untuk membahas masalah yang dikeluhkan Tenaga ASN ini pada Tanggal 6 Oktober 2022.
Syaefudin yang mendengar keluhan mengatakan pihaknya akan memperjuangkan keadilan para tenaga honorer tersebut.
“Saya apresiasi kedatangan mereka, mudah-mudahan dengan audiensi ini yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar kawan-kawan ini akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan yaitu status kejelasan kepagawaian mereka” kata Syaefudin.
