Sekbernews.id – INDRAMAYU Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan pencapaian yang menggembirakan, yakni 2,70 dengan predikat ‘Baik’.
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dan kualitas pelaksanaan program Satu Data Indonesia (SDI) serta statistik sektoral. Indikator ini menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan SDI dan data sektoral di berbagai instansi pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah.
Kepala BPS Kabupaten Indramayu, Dudi Barmana, S.ST., M.Si, mengungkapkan bahwa kedua SKPD tersebut ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam proses penilaian IPS.
Hasilnya, pada tahun 2024, IPS Kabupaten Indramayu berhasil naik ke angka 2,70 (predikat Baik) dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 2,00 (Cukup).
“Pencapaian 2,70 ini bahkan melampaui rata-rata nasional yang hanya mencapai 2,35 poin,” kata Dudi.
Namun demikian, Dudi menekankan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya adalah aspek Akurasi dan Ketepatan Waktu di Domain Kualitas Data, aspek terkait Pengumpulan Data dalam Domain Bisnis Statistik, serta Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkelanjutan.
Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Indramayu, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, juga menyatakan bahwa untuk memperkuat pencapaian Satu Data, seluruh SKPD di Kabupaten Indramayu perlu melakukan input data dengan benar dan akurat ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) e-walidata. Agar pencapaian IPS semakin baik, jumlah SKPD yang dinilai diharapkan dapat bertambah pada tahun depan.
Dedi Taufik mengingatkan pentingnya menjaga kualitas data, karena data yang benar sangat esensial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di pemerintahan.
“Data yang baik menghasilkan keputusan yang baik, data buruk menghasilkan keputusan buruk, dan tanpa data tidak ada keputusan. Jadi, data sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan. SKPD tidak boleh main-main dengan data, apalagi mengandalkan data yang salah, karena hal ini dapat memicu keputusan yang keliru,” ujar Dedi Taufik dengan tegas.
