Sekbernews.id – JAKARTA Isu tentang gempa megathrust menjadi perhatian besar di Indonesia akhir-akhir ini. Banyak warga yang merasa khawatir dan membicarakan fenomena ini, terutama setelah gempa berkekuatan 7,1 Skala Richter mengguncang Pulau Kyushu, Jepang, pada tanggal 8 Agustus. Kejadian ini mengingatkan masyarakat akan potensi gempa besar yang mungkin terjadi di Tanah Air.
Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengungkapkan bahwa ada ancaman gempa dari dua zona megathrust di Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Menurutnya, gempa besar dari kedua zona tersebut hanya tinggal menunggu waktu karena wilayah ini sudah lama tidak mengalami aktivitas seismik yang signifikan, lebih dari dua abad.
Meskipun demikian, BMKG belum bisa memprediksi kapan tepatnya gempa ini akan terjadi. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengangkat isu ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya gempa besar akibat megathrust.
“Isu megathrust ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah lama diperbincangkan. Namun, kami mengingatkan kembali agar masyarakat tidak hanya membicarakannya, tetapi juga segera melakukan mitigasi untuk mengurangi dampaknya,” ujar Dwikorita kepada media pada Sabtu (21/9/2024).
Dwikorita menekankan pentingnya kesiapan dan mitigasi bencana. Menurutnya, BMKG telah mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi gempa megathrust. Salah satunya adalah pemasangan sensor-sensor dalam sistem peringatan dini tsunami, InaTEWS, yang diarahkan langsung ke zona megathrust.
“InaTEWS memang dipasang untuk menghadapi potensi gempa besar dari megathrust. Ini merupakan bagian dari upaya mitigasi kami,” jelasnya.
Selain itu, BMKG juga fokus pada edukasi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Salah satu bentuknya adalah pendampingan pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastruktur mitigasi seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan tempat perlindungan tsunami.
BMKG juga bekerja sama dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang bertujuan mengedukasi 25 negara di kawasan Samudra Hindia tentang kesiapan menghadapi gempa dan tsunami. “Kami terus mengedukasi publik tentang bagaimana mempersiapkan diri sebelum gempa besar yang berpotensi menimbulkan tsunami,” tambah Dwikorita.
Langkah lain yang dilakukan BMKG adalah melakukan pengecekan rutin terhadap sistem peringatan dini yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah. Dwikorita menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan sirine tsunami berada di tangan pemerintah daerah, yang sebagian besar didapat dari hibah BNPB dan BMKG.
“Setiap tanggal 26, kami menguji sirine. Sebagian besar berfungsi dengan baik, namun ada juga yang mengalami kerusakan,” ungkapnya.
Di samping itu, penyebaran informasi mengenai peringatan dini bencana juga menjadi fokus utama. Dwikorita menyebutkan bahwa BMKG bekerja sama dengan Kominfo untuk memastikan informasi ini sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat.
