JAKARTA, Sekbernews.id – Pemerintah secara resmi membatalkan wacana penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah daring yang sebelumnya direncanakan berlaku setelah libur Lebaran 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya kemunduran capaian belajar atau learning loss pada siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) di seluruh satuan pendidikan akan tetap dilaksanakan secara tatap muka (luring). Keputusan ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
”Proses pembelajaran siswa harus tetap berjalan seperti biasa dan semakin optimal. Kita tidak ingin ada learning loss yang semakin dalam. Oleh karena itu, diputuskan penyelenggaraan pendidikan tetap diutamakan secara luring,” ujar Pratikno dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Demi Kualitas SDM
Sebelumnya, muncul wacana untuk menerapkan metode hibrida atau daring mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini sempat dipertimbangkan untuk merespons potensi krisis energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak dunia.
Namun, setelah melalui kajian lintas kementerian, pemerintah berkesimpulan bahwa kebijakan PJJ saat ini tidak mendesak. Pratikno menekankan bahwa fokus utama pemerintahan saat ini adalah akselerasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program-program strategis seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
”Pengalaman selama pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga bahwa pembelajaran daring memiliki efektivitas yang rendah. Kami ingin memastikan peningkatan mutu pendidikan tetap berjalan sesuai prioritas Presiden,” tambahnya.
Dukungan dari Legislatif
Keputusan pemerintah ini sejalan dengan kekhawatiran yang sempat disuarakan oleh DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, sebelumnya secara tegas menolak wacana sekolah daring hanya demi penghematan energi.
Menurut Esti, sekolah bukan sekadar tempat transfer materi pelajaran, melainkan juga wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan interaksi sosial. Belajar dari masa pandemi, sistem daring dinilai menyisakan persoalan kompleks, mulai dari penurunan kemampuan kognitif hingga aspek psikologis anak.
”Sistem daring sulit untuk menerapkan pendidikan pada aspek afektif seperti kepribadian dan sikap. Harus ada solusi alternatif lain untuk mengatasi persoalan ekonomi tanpa harus mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak kita,” kata Esti.
Dengan pembatalan ini, para siswa dipastikan akan kembali ke sekolah seperti biasa setelah masa libur Lebaran berakhir. Pemerintah juga menjamin layanan medis esensial tetap beroperasi secara normal untuk mendukung stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat.
