sekbernews.id – JAKARTA BP2MI bersama Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Jakarta. Selasa, 24 Mei 2022.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani memaparkan bahwa Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lahir atas amanat UUD RI Tahun 1945 pasal 27 ayat 2, yakni tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta UU No.18 Tahun 2017 pasal 30 yang mengamanatkan bahwa PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan.
BACA JUGA : Kemhan Dukung Percepatan Implementasi Program P3DN
Namun sayangnya, Pemerintah Daerah yang seyogyanya turut serta menganggarkan biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja bagi PMI, belum dapat menganggarkannya. Melihat fakta di lapangan ini, akhirnya BP2MI membuat peraturan turunan melalui Keputusan Kepala BP2MI No. 214 Tahun 2021, ujar Benny
Solusi paling moderat adalah dengan melaunching KTA (Kredit Tanpa Agunan) BNI, serta KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai skema baru. Ini bertujuan agar para PMI tidak perlu lagi meminjam uang kepada rentenir, pungkas Benny.
